Contoh kasus masyarakat perkotaan dan pedesaaan


Thursday, 21 October 2010 06:25
oleh : Noviandri Nurlaili K
Sebagai sebuah negara berkembang Indonesia tak luput juga mengalami masalah yang kerap kali dialami oleh negara-negara berkembang lainnya yaitu urbanisasi. Di saat pembangunan ekonomi masih berfokus pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam besaran nominal ketidakmerataan seolah menjadi alasan yang tak terbantahkan untuk fenomena ini.

Kota-kota besar di mana pelabuhan dan infrastruktur ekonominya telah memadai akan dipadati oleh pemburu kerja yang mengais nafkah. Sedangkan pedesaan yang belum menampilkan potensi fisik yang menawan akan terus ditinggalkan oleh para penghuninya.

Kondisi ini terbalik dengan Singapura misalnya. Bentuk negaranya hanya terdiri dari kota-kota hingga fenomena ini tidak mungkin terjadi.

Tidak dapat terelakkan urbanisasi menghasilkan eksternalitas negatif bagi masyarakat perkotaan. Tumpukan masyarakat memang telah membuka potensi pasar yang besar untuk kegiatan ekonomi. Namun, jumlah konsumsi yang membengkak ini juga akan menghasilkan tumpukan sampah dalam jumlah besar.

Maka tengoklah Bantar Gebang untuk menyaksikan bahwa mungkin dalam beberapa tahun lagi tempat itu sudah tidak dapat menampung lagi sampah DKI Jakarta. Selain itu angka kriminalitas di perkotaan juga meningkat seiring dengan kedatangan pendatang yang terdesak oleh kebutuhan hidup di kota.

Lantas, adakah solusi sejati bagi masalah ini. Sebaik apa pun kebijakan yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah ini hanya dapat efektif ketika ada kesadaran dari masyarakat. Baik di desa maupun di kota. Kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan bangsa termasuk memperlancar program pemerataan ekonomi daerah.

Bila kita menilik, selain kedatangan pendatang yang merantau untuk mencari pekerjaan kota-kota besar juga disesaki oleh pelajar maupun alumni dari sekolah maupun universitas terkemuka di kota besar. Mereka pergi dari daerah asalnya untuk menuntut ilmu dan enggan kembali karena beberapa alasan.

Pertama, potensi ekonomi yang mungkin mereka peroleh di desa jauh lebih kecil dibandingkan potensi ekonomi perkotaan. Kedua, ilmu, pengetahuan, dan skills yang telah mereka peroleh melalui pendidikan tidak akan terberdayakan apabila kembali ke desa. Hal ini dikarenakan beragam pekerjaan di desa masih menggunakan kekuatan fisik sebagai modal ketimbang ilmu yang dipelajari di sekolah.

Karenanya menciptakan primadona di negeri sendiri adalah membangun surga peradaban di desa. Hal ini bisa dimulai dengan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Ini adalah syarat mutlak dari setiap proses pembangunan. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan memberikan insentif bagi setiap tenaga terdidik ini untuk kembali ke desanya.

Layaknya program transmigrasi pemerintah tenaga terdidik ini akan diberikan sarana dan prasarana dalam rangka membangun ekonomi daerahnya. Misal membangun UMKM atau koperasi kerajinan yang merupakan potensi daerah setempat. Geliat-geliat ekonomi rakyat inilah yang akan menjadi trigger bagi pembangunan lainnya yang akan menarik potensi modal masuk ke desa.

Ketika semua syarat ini terpenuhi; infrastruktur, modal, dan SDM, maka bukan tidak mungkin pendapatan sebuah desa akan menjadi berlipat ganda. Maka, prinsip utama dalam penyelesaian masalah ini adalah kesadaran dan kesungguhan dalam berbuat. Pemerintah mutlak memenuhi syarat infrastruktur tersebut yang harus diikuti oleh kesadaran membangun oleh setiap warga negara Indonesia.

Kerja sama dari semua pihaklah yang pada dasarnya akan mempercepat proses pemerataan ekonomi, yang akan mengurangi tingkat urbanisasi di Indonesia. Maka pemuda dan pelajar Indonesia ada lapangan luas terbentang di setiap pelosok daerah untuk dikembangkan. SDM berkualitas pun juga menjadi syarat perubahan ini dan sebagai golongan terdidik.

Kesadaran pelajar dan mahasiswa inilah yang akan menciptakan gerakan perubahan turun ke bawah dan merangsang gerakan ekonomi rakyat. Tidakkah terlalu munafik pada kenyataan untuk sekedar berdiam diri di kota?

http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48283:primadona-desa&catid=57:gagasan&Itemid=65


Banyak warga desa yang berpindah tempat tinggal ke kota dengan alasan ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pendidikan.Hingga jumlah masyarakat di kota membludak tinggi dan mungkin tidak semua mendapatkan apa yang telah direncanakannya. Sebenarnya kita dapat meningkatkan proses pembangunan di desa dengan melakukan pembangunan infrastruktur di pedesaan. kemudian dilanjutkan dengan memberikan insentif bagi setiap tenaga terdidik ini untuk kembali ke desanya. Dengan didirikannya UMKM atau koperasi kerajinan yang merupakan potensi daerah setempat. Maka dari situlah ekonomi rakyat yang akan menjadi trigger bagi pembangunan lainnya yang akan menarik potensi modal masuk ke desa. Sehingga tidak hanya pada daerah perkotaan tetapi perdesaan pun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam besaran nominal yang dapat mensejahterakan masyarakat menjadi SDM yang berkualitas.

Contoh kasus dari Agama dan masyarakat


Wednesday, 14 November 2007

Jakarta,(APIndonesia.Com). Banyaknya pelajar dan mahasiswa yang terjebak aliran sesat karena guru-guru agama lebih mementingkan pengetahuan agama dari pada pendidikan agama yang membentuk prilaku anak didik.

Tokoh pendidikan Dr. Arif Rahman, Selasa (13/11), mengingatkan akibat pendidikan agama yang hanya sekedar memberi pengetahuan agama terhadap anak didik menyebabkan mereka rentan dengan ajaran yang bertentangan denga ajaran agama termasuk aliran sesat.

Jakarta,(APIndonesia.Com). Banyaknya pelajar dan mahasiswa yang terjebak aliran sesat karena guru-guru agama lebih mementingkan pengetahuan agama dari pada pendidikan agama yang membentuk prilaku anak didik.

Tokoh pendidikan Dr. Arif Rahman, Selasa (13/11), mengingatkan akibat pendidikan agama yang hanya sekedar memberi pengetahuan agama terhadap anak didik menyebabkan mereka rentan dengan ajaran yang bertentangan denga ajaran agama termasuk aliran sesat.

“Ketika orang menemui banyak masalah, maka masalah yang dihadapinya itu tidak bisa dijawab oleh agamanya. Hal itu terjadi karena pendidikan agama yang diperolehnya hanya untuk mengetahui tentang agama, tidak membiasakan agama sebagai pemecah masalah,” ujarnya.

Penyebab lain orang rentan tersusupi ajaran sesat karena tidak semua orang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan kesulitan yang dia hadapi. Karena itu, ketika dia menemui kesulitan dalam hidupnya, dia mencari jalan keluar pada hal-hal yang di luar aturan agama.

“Remaja dan pemuda paling rentan terhadap aliran sesat, karena orang sesusia mereka selalu ingin tahu, tapi lebih banyak mempergunakan akal dari pada hal-hal yang tidak masuk akal. Sedangkan agama memang banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang harus kita imani dan percayai,” jelasnya.

Karena itu diharapkannya orang tua lebih banyak meluangkan waktu untuk melakukan dialog dengan anak-anaknya untuk menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan keingin-tahuan si anak sehingga mereka tidak memperoleh jawaban dari aliran sesat.

Disamping itu pembinaan mental remaja dan pemuda seperti masjid dan gereja tidak hanya menjadi wadah kegiata remaja dan pemuda yang bersifat seremonial, tapi juga menjadi lembaga yang dapat mejawab problema sosial. (dalin).

http://apindonesia.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=53

Aliran sesat seperti kasus diatas sebaiknya segera ditidaklanjuti agar penyebaran yang melenceng dari jalur agama tersebut tidak menyebar luas. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan aliran sesat seperti itu yaitu, pemerintah hendaknya menggalakkan pendidikan agama di masyarakat dengan meningkatkan porsi pendidikan moral dan agama di kurikulum pendidikan anak sejak dini. Mendirikan banyak taman bacaan yang berisi buku-buku penuh ilmu, memformat ulang konsep pengajian sehingga berbentuk diskusi agar masyarakat dapat mengetahui hakikat agama yang sebenarnya dan menuntun seorang individu agar tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari jalur agama. Setiap ajaran yang dicurigai hendaknya segera dilaporkan kepada MUI, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Dan MUI sudah seharusnya introspeksi untuk lebih kreatif dalam mensyiarkan agama agar penyampaiannya tidak disalah artikan dalam masyarakat. Serta mendirikan media terutama tivi yang khusus meliput kegiatan para pemuka agama yang benar-benar bisa mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat. Pihak yang berwenang seharusnya melakukan pendekatan yang lebih baik kepada para pemeluk aliran sesat tersebut, yang lebih baik ketimbang mengusir orang dari rumahnya, menggerebek, dan sebagainya. Karena cara-cara seperti itu malah membuat mereka semakin kuat memegang keyakinannya.

contoh kasus ILmu Pengetahuan, Teknologi dan Kemiskinan


Oleh : Silverius Bangun | 04-Aug-2009, 03:44:59 WIB

KabarIndonesia - Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau bahasa kerennyaInformation Communication and technology (ICT) dewasa ini berkembang dengan cepat. Bahkan dalam dekade terakhir ICT dianggap menjadi instrument yang kuat untuk pembangunan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan lain lain.

Namun demikian, manfaat ICT telah terbagi secara tidak merata antar sektor-sektor dan kelompok-kelompok sosioekonomi, antara wilayah pedesaan dan perkotaan, serta antara perempuan dan lelaki. Kemiskinan, buta aksara dan kurangnya kemampuan menggunakan komputer serta hambatan bahasa merupakan faktor-faktor yang menghalangi akses ke infrastruktur ICT, terutama di negara-negara berkembang. Tidak meratanya distribusi penerapan ICT antara perkotaan dan pedesaan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus dipecahkan oleh masyarakat pedesaan.

KabarIndonesia - Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau bahasa kerennyaInformation Communication and technology (ICT) dewasa ini berkembang dengan cepat. Bahkan dalam dekade terakhir ICT dianggap menjadi instrument yang kuat untuk pembangunan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan lain lain.

Namun demikian, manfaat ICT telah terbagi secara tidak merata antar sektor-sektor dan kelompok-kelompok sosioekonomi, antara wilayah pedesaan dan perkotaan, serta antara perempuan dan lelaki. Kemiskinan, buta aksara dan kurangnya kemampuan menggunakan komputer serta hambatan bahasa merupakan faktor-faktor yang menghalangi akses ke infrastruktur ICT, terutama di negara-negara berkembang. Tidak meratanya distribusi penerapan ICT antara perkotaan dan pedesaan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus dipecahkan oleh masyarakat pedesaan.

Distribusi yang tidak merata ini disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu kurangnya minat dari provider untuk membangun koneksi di pedesaan, kurangnya perhatian dari aparat pemerintah untuk membuat kebijakan stategis di ICT, kurangnya pengetahuan masyarakat dan rendahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat ICT. ICT merupakan corong informasi yang sangat baik, sehingga semakin rendah penerapan ICT di suatu daerah, maka semakin rendah juga akses informasi yang diperoleh oleh masyarakat.

Kesenjangan akses informasi antara pedesaan dan perkotaan akan menyebabkan kesenjangan di seluruh lini. Dalam bentuk skema sebagai berikut:

Dari skema terlihat bahwa kesenjangan akses informasi akan berkorelasi dengan kesenjangan pengetahuan, sehingga terjadi kesenjangan kesempatan, kesenjangan kemampuan yang berakibat kepada kesenjangan asset/harta, hal ini menyebabkan kesenjangan spesial dalam bentuk hiburan dan berakibat juga terhadap kesenjangan sosial.

Skema di atas menjadi sebuah pembelajaran yang penting bahwa akses informasi merupakan sebuah pintu gerbang keberhasilan. Masyarakat sering tidak memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kondisi harga, dan informasi lain.

Masyarakat pedesaan memerlukan ICT untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. ICT akan memfasilitasi masyarakat pedesaan dengan stake holders, penguasa, masyarakat sekitar. Sebagai contoh, masyarakat pedesaan sering sekali tidak mengetahui informasi tentang kebijakan pemerintah daerah, sehingga masyarakat sering dipungli oleh aparat pemerintah. Masyarakat juga sering tidak memperoleh informasi tentang harga pasar hasil pertanian, serta ketidaktahuan masyarakat tentang subsidi–subsidi yang menjadi hak mereka.

Kaum intelektual di tingkat desa harus mampu menjebatani ketidakberdayaan masyarakat awam dalam menghadapi perkembangan yang demikian cepat. Untuk itu, Penulis sebagai putra daerah Tigabinanga sangat mendukung program–program intelektual muda Tigabinanga dalam usaha membangun Tigabinanga berbasis ICT.

Gerakan-gerakan pembangunan di bidang IT ini sudah dimulai dengan hadirnya SMK Komputer Aladelphi di Tigabinanga, Rental–rental komputer di Tigabinanga, Warnet–warnet di Tigabinanga dan tentu saja web kesayangan Tigabinanga.net.

Melihat fenomena di atas, untuk lebih mengembangkan ICT di pedesaan khususnya, sangat dibutuhkan relawan–relawan ICT di Tigabinanga. Relawan ini dapat dibentuk dalam bentuk komunitas sosial.

Pembangunan Relawan IT ini sudah penulis terapkan di sebuah kecamatan di Jogjakarta dan hingga sekarang relawan ini aktif memberikan pelatihan, sosialiasi ke tengah masyarakat, sehingga seluruh masyarakat melek ICT.

Apakah ini bisa diterapkan di Tigabinanga? Ini adalah langkah yang sangat masuk akal, karena Tigabinanga dipenuhi oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas. Akhirnya mari berjuang untuk Tigabinanga Berbasis ICT.(*)

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=11&jd=Membangun+Teknologi+Berbasis+Pedesaan&dn=20090804032458



Penanggulangan kemiskinan atau pengurangan merupakan program yang bertujuan meningkatkan kesejahtraan masyarakat, baik ekonomi, social, politik maupun lingkungan. Tekhnologi informasi dan komunikasi diperkenalkan kepada masyarakat untuk meningkatkan akses mereka terhadap pelayanan dasar dan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi.

Diharapkan dengan adanya ICT ini budaya informasi dan komunikasi di pedesaan yang tradisional bersifat Top-Down, hirarkis, paternalistic, searah, tersentral dan sebagainya berubah menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Jadi pengentasan kemiskinan bebasis ICT bukan hanya mencoba menekankan pada aspek pengembangan ekonomi saja melainkan juga pada aspek social, politik, lingkungan dan individu. Nantinya diharapkan setiap Pepadu Sasak bisa menggunakan hak-haknya, lebih berdaya, lebih percaya diri dan memiliki kemampuan untuk bersaing.

contoh kasus Pelapisan Sosial dan Persamaan Derajat


22/04/2005 01:57
Liputan6.com, Bandung: Peringatan Hari Kartini, Kamis (21/4), diwarnai unjuk rasa di sejumlah daerah. Tuntutan penghapusan diskriminasi dan pelecehan martabat perempuan yang dinilai masih terjadi saat ini menjadi tema unjuk rasa. Di Bandung, Jawa Barat, misalnya. Sekitar seratus mahasiswi muslim yang menggelar aksi di depan Gedung Sate, menuntut persamaan derajat bagi kaum wanita di negara-negara Asia Afrika.

Di Semarang, Jawa Tengah, demonstrasi lebih menfokuskan pada penolakan terhadap pornografi yang banyak mengeksploitasi wanita. Para pengunjuk rasa menyesalkan perjuangan Kartini untuk menempatkan perempuan sejajar dengan kaum laki-laki justru dibelokkan kaum perempuan sendiri. Mereka menilai, sekarang banyak wanita yang rela menjadi obyek pornografi.

Masih di Semarang, aksi teaterikal mewarnai unjuk rasa yang digelar mahasiswa seni yang tergabung dalam Konsorsium Malu-Malu Perempuan dan Laki-Laki. Pertunjukan ini menggambarkan kehidupan kaum perempuan yang masih tetap terbelakang dibandingkan kaum laki-laki.

Di Medan, Sumatra Utara, aktivis Partai Keadilan Sejahtera berdemonstrasi mengecam maraknya eksploitasi perempuan dalam bentuk obyek pornografi dan pornoaksi. Para perempuan ini menilai eksploitasi wanita telah mencederai nilai-nilai luhur perjuangan emansipasi kaum perempuan.(ORS/Tim Liputan 6 SCTV)

http://berita.liputan6.com/sosbud/200504/99944/Protes.Mewarnai.Peringatan.Kartini


Dalam pandangan agama keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan mahkluk yang mempunyai status yang sama baik dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah (mengabdi) maupun sebagai wakil Allah di bumi (khalifah). Antara yang satu dengan yang lain tidak terdapat superioritas baik dari segi asal usul kejadiannya maupun struktur sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, prinsip murni dalam Al-Qur'an adalah kesetaraan total antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ditunjukkan oleh adanya tanggung jawab yang sama di hadapan Allah pada hari pembalasan .

Pada dasarnya setiap manusia, entah itu perempuan maupun laki-laki, memiliki tugas dan tanggung jawab yang bisa dikatakan sama. Memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan tempat dan kapasitasnya masing-masing hingga tidak terjadi tindakan / sikap yang di anggap kurang pantas.

Contoh Kasus Warga Negara dan Negara



Metro Siang / Polkam / Selasa, 21 September 2010 12:01 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengimbau pemerintah memberhentikan pengiriman TKI ke Malaysia. Demikian diserukan Jumhur, Selasa (21/9) menanggapi maraknya lagi kasus penyiksaan terhadap TKI di negeri orang.

Menurut Jumhur, TKI legal di Malaysia pun masih menerima tindak kekerasan. Pemerintah mesti memberhentikan pengiriman TKI sampai benar-benar muncul kepastian perlindungan hukum yang baik di Malaysia.

Baru-baru ini seorang tenaga kerja asal Garut, Jawa Barat, mengaku dianiaya dan diperkosa majikan selama bekerja di Arab Saudi. Ialah Hotimah binti Ajun. Ia sudah mengadukan kasus itu Bupati Garut Aceng Fikry, Senin kemarin.

Pilu, Hotimah mengaku dicambuk dan dipukuli selama dua tahun bekerja di Arab Saudi. Warga Desa Karang Wangi, Kecamatan Mekar Mukti, itu juga membawa sejumlah bukti memperkuat laporan tersebut.

Adapun Wahyu Susilo, pendiri Migrant Care angkat bicara soal Munfaidah. Ia menilai, kendati Munfaidah korban perdagangan (trafficking), pemerintah wajib membela Munfaidah. Munfaidah adalah warga Negara Indonesia yang berhak mendapat perlindungan hukum Indonesia. (*****)

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/09/21/113540/Pemerintah-Diimbau-Stop-Saja-Pengiriman-TKI

Sebaiknya, ada kebijakan dari pemerintah yang harus dapat menemukan solusi lain nya seperti menindak siapapun yang berbuat tindakan yang tidak baik kepada para tki ,karena tindakan kriminal yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat malaysia kepada TKI Indonesia. seperti halnya TKI indonesia yang berbuat salah di Malaysia yang juga terancam di hukum gantung, maka hal tersebut juga harus berlaku pada masyarakat malaysia yang melakukan tindakan kriminal pada TKI. Negara harus lebih pro aktif lagi dalam menangani kasus kekerasan thd TKI serta meminta perlindungan hukum terhadap negara tujuan, bagaimanapun suatu hubungan harus didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan, tanpa merugikan pihak manapun.